Prolog...

In this part of pilgrim, I pick up these scattering notes along the pathway. Whether they are friend’s words or mine that is touching and inspiring. Maybe, in these traced footprints, there are memories worth reflected, there is flame that flare up spirits, and there are inspirations that flashing imaginations. Hope you love reading my notes.

One Minute Wisdom

Spoon boy: Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead only try to realize the truth. Neo: What truth? Spoon boy: There is no spoon. Neo: There is no spoon? Spoon boy: Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself.

Tampilkan postingan dengan label Aktualisasi Diri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aktualisasi Diri. Tampilkan semua postingan

Peran Ortu dalam Pendidikan

Sekolah Bukan Satu-Satunya Arena Pembelajaran
Kompas, Kamis, 03 Agustus 2006 10:08:22

WONOSOBO, KOMPAS - Aufrida Wismi Warastri : Sekolah bukan satu-satunya arena pembelajaran bagi anak untuk menuntut ilmu. Di luar sekolah terbuka kesempatan anak mempelajari banyak hal. Orang tua dalam hal ini keluarga adalah tempat utama anak menempuh pendidikan yang sebenarnya.

Hal itu mengemuka dalam seminar Mengembalikan Peran Orang Tua dalam Pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka 75 tahun SR/SD Pius Wonosobo, bekerja sama dengan majalah Basis, Minggu (30/7).

Menurut pakar pendidikan Prof Dr Mochtar Buchori sekolah bukan satu-satunya tempat menempuh pendidikan karena pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Pertanyaan yang kemudian kerap muncul adalah apakah selama ini ada kesinambungan antara orang tua dan sekolah.

Selepas menyelesaikan studi, banyak siswa yang tidak mau kembali ke daerahnya. Akibatnya, banyak orang yang hidupnya penuh pura-pura karena tidak sepenuhnya memahami akar dirinya. Kekosongan jiwa ini yang kemudian muncul pada banyak peserta didik.


Maka, lanjut Mochtar, orang tua perlu merumuskan kembali filsafat pendidikan bagi anak dan tidak boleh sepenuhnya menggantungkan pendidikan pada pemerintah. Pemerintahan ganti setiap lima tahun sekali, kerapkali kebijakannya pun berubah. Sementara pendidikan terus menerus dan berkesinambungan.
Penggiat Forum Interaksi Guru Banyumas Agus Wahyudi menambahkan selama ini orang tua begitu sulit mengikuti pengajaran anak di sekolah. Selama ini sangat terlihat bahwa negara sangat mendominasi sekolah dan mengambil peran keluarga.
Kurikulum yang dibebankan pada anak juga didominasi negara. Di sisi lain banyak orang tua menyerahkan begitu saja pendidikan pada sekolah, jika nilai anak jelek baru orang tua ikut mengatur anak.

Bagaimana negara begitu turut campur terlihat pada penentuan kelulusan yang hanya bergantung pada hasil Ujian Nasional. Ketua PGRI Wonosobo H Guno Widagdo menyayangkan ukuran manusia unggul hanya dari tiga mata pelajaran. Dalam pertemuan-pertemuan orang tua siswa, agenda yang dibicarakan pun kebanyakan tentang ketidakmampuan ekonomi orang tua siswa, iuran wajib siswa, dan belanja sekolah. Kualitas pendidikan sendiri kurang mendapat perhatian.

Menurut pengajar SMA Kolese de Britto Yogyakarta Agus Prih Adiartanto sekolah perlu selalu mengkomunikasikan perkembangangan anak pada orang tua, dan mengajak orang tua membantu anak masuk ke kelas pilihan sesuai keahliannya. Dialog antara guru dan orang tua perlu selalu dibuka
Read More..

Kurikulum Yang Membingungkan

Kompas, 23 Maret 2006

Kebijakan Itu Membingungkan...

Sepertinya negara ini memang enggan belajar dari sejarah. Berulang kali pengalaman penggantian kurikulum, ujung-ujungnya tetap sama, lebih banyak membingungkan ketimbang mencerahkan dunia pendidikan. Kalangan pendidik dan masyarakat saat ini masih bertanya-tanya, seperti apa kurikulum yang kini sedang dalam tahap perancangan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan akan disahkan Menteri Pendidikan Nasional itu. Pemerintah ataupun BSNP memang berulang kali memberikan gambaran isi Kurikulum Berbasis Kompetensi yang disempurnakan, namun itu baru sepenggal-penggal. Tidak pernah secara rinci disampaikan kepada masyarakat, meskipun dalam bentuk draf rancangan sekalipun.

"Ini ada apa, kok main sembunyi-sembunyian. Apa yang dirahasiakan sehingga tidak pernah ada sosialisasi sedikitpun. Kami (sekolah) kan butuh tahu untuk persiapan," tutur Ag Prih Adiartanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Kolese De Britto, Yogyakarta, Rabu (22/3).


Sebelumnya, pernyataan senada dilontarkan Abdurrahman SPd, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 5 Yogyakarta, yang menilai kebijakan perubahan kurikulum membingungkan guru dan anak didik. Pasalnya, saat ini sekolah sedang mulai menerapkan KBK. "Terus terang saja, kami bingung tetapi kami tidak bisa apa-apa," katanya. Bahkan, Drs Suparno, Kepala SMPN 5 Yogyakarta, menilai pemerintah bertindak plin-plan dan tidak konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkannya. "Sekarang sekolah baru saja mencanangkan penerapan KBK, kok tidak jadi. Mengecewakan, walaupun saya yakin kurikulum penyempurnaan itu tidak jauh berbeda dengan KBK," ujarnya. Menurut Dr Mukminan, Ketua Tim Ad Hoc Standar Kompetensi Lulusan BSNP, penyempurnaan kurikulum yang saat ini dilakukan adalah usaha untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diisyaratkan dalam UU No 20/2003. Saat ini, BSNP baru akan menyelesaikan dua draf, yakni Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar kompetensi lulusan berisikan sosok utuh (body) setiap lulusan pada setiap jenjang pendidikan.

Sedangkan di dalam standar isi itu akan dimuat kerangka dasar, termasuk struktur kurikulum, mata pelajaran. Di samping itu, juga memuat standar kompetensi untuk setiap mata pelajaran beserta kompetensi dasarnya. "Kalau draf BSNP disetujui, yang keluar adalah kerangka dasar. Wujud kurikulumnya tidak berupa materi-materi seperti yang selama ini ada," papar Mukminan.

Atas penyempurnaan itu, sekolah diharapkan tidak perlu bingung karena semua memang membutuhkan proses. Dikatakan, perubahan kurikulum adalah hal yang wajar dan harus dilakukan. "Dunia kita tidak pernah berhenti dari kreativitas dan inovasi. Kita mau mengikuti perkembangan atau akan stagnan. Kita ingin bisa berkompetisi atau tidak dengan negara lain," katanya. Namun, seperti diungkapkan anggota Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas S Belen PhD perubahan kurikulum yang dilakukan BSNP tidak jauh berbeda dari rancangan kurikulum yang dibuat Pusat Kurikulum untuk KBK.

"Rancangan dari BSNP itu justru tidak memuat pedoman tentang hasil belajar yang ingin dicapai, indikator keberhasilan, dan materi pokok yang disampaikan. Rancangan BSNP terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tema," ujar Belen beberapa waktu lalu. (RWN/ART)
Read More..

Kurikulum Yang Membebani Siswa

Suara Merdeka Jumat, 04 Agustus 2006 KEDU & DIY


''Kurikulum Seharusnya Tak Sering Ganti''


WONOSOBO - Pakar masalah pendidikan, Prof Dr Mochtar Buchori, berpendapat kurikulum pendidikan seharusnya tidak sering diganti. ''Jangan karena ganti menteri, lalu ganti kurikulum. Untuk kurikulum pendidikan, seharusnya ada kontinuitas.''

Hal itu dilontarkan Mochtar Buchori dalam seminar pendidikan, di SMP Bakti Mulia Wonosobo, belum lama ini.

Seminar sehari dengan tema "Sekolah: Satu-satunya Pendidik? Mengembalikan Peran Orang Tua dalam Pendidikan'' itu diikuti 180 peserta, yang terdiri atas guru dan orang tua siswa, baik dari Wonosobo, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto maupun Purbalingga. Sebagai nara sumber, selain Mochtar Buchori, juga AG Prih Adiartanto (guru SMA Kolese de Brito Yogyakarta; FA Agus Wahyudi (guru SMA 1 Purwokerto) dan H Guno Widagdo SPd (orang tua siswa).

Mochtar menandaskan bahwa sekolah bukanlah satu-satunya pendidikan bagi anak. Dulu, lanjut dia, ada kesinambungan antara pendidikan yang diperoleh di sekolah dengan pendidikan orang tua. Namun kini sudah banyak anak yang lepas dari akarnya.

Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Dinas Pendidikan Wonosobo, H Priyo Purwanto SSos MSi menilai, saat ini beban pendidikan dioperalihkan dari orang tua kepada sekolah. Padahal pilar pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara sekolah dan orang tua/masyarakat.


"Sekolah bukan sekadar dijadikan tempat penitipan anak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu, diperlukan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan sekolah. Hubungan dua arah yang positif".

Membebani Siswa

Agus Wahyudi kurang setuju jika untuk meningkatkan kualitas anak didik, dilakukan dengan cara menambah jam pelajaran pada sore hari. Hal itu justru dinilainya akan semakin membebani siswa dan memberatkan anak. Dia juga menyoroti praktik kapitalisme pendidikan. Hal itu menyebabkan hubungan antara guru dengan orang tua, ibarat buruh dengan pabrik.

Sedangkan Prih Adiartanto menilai, masih banyak sisi untuk mengoptimalkan peran orang tua dalam pendidikan. Pihaknya mencoba memahami keinginan dan kemauan orang tua lewat sharing. Yang penting, diperlukan jalinan komunikasi antara orang tua dengan sekolah.

H Guno Widagdo yang juga Kasubdin Pendidikan Sekolah mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini, kurikulum berubah cepat. Namun demikian, guru belum diajak menentukan kurikulum.

Pada kesempatan itu, sejumlah peserta mengeluhkan pelaksanaan UN, isu sekolah gratis, biaya tinggi pendidikan, profesionalisme guru dan sebagainya. (P55-24)


--------------------------------------------------------------------------------

Berita Utama Ekonomi Internasional Olahraga
Semarang Sala Pantura Muria Kedu & DIY Banyumas
Budaya Wacana
Cybernews Berita Kemarin

--------------------------------------------------------------------------------

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA
Read More..

Ujian Nasional Tidak Layak

Kompas, Rabu, 24 Mei 2006

UN Tak Layak Jadi Penentu Kelulusan Siswa


Yogyakarta, Kompas - Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ujian nasional terus menuai kritik. Ujian nasional dianggap tidak layak dijadikan uji penentu kelulusan siswa karena tidak adil dan kontraproduktif dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. Karenanya, pemerintah diminta tidak lagi menggelar UN sebagai penentu kelulusan siswa.

"Kalau UN digunakan untuk memetakan potensi siswa terhadap penguasaan tiga mata pelajaran, itu tidak masalah. Namun, kalau digunakan untuk penentu kelulusan siswa, itu menjadi tidak adil," kata Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta Prof Dr Wuryadi, Selasa (23/5).

Menurut Wuryadi, di setiap daerah banyak terjadi varian kualitas pendidikan, ini berarti ujian nasional yang standar soalnya dibuat seragam di Jakarta telah mengabaikan keragaman pendidikan antardaerah. "UN juga menyalahi prinsip-prinsip otonomi daerah bidang pendidikan," katanya.

Ag Prih Adiartanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMA Kolese de Brito berpendapat, UN tidak adil dijadikan instrumen penentu kelulusan siswa karena UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa pada tiga mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. "Kembalikan penentuan kelulusan siswa kepada sekolah, karena sekolah lebih tahu proses siswa selama belajar tiga tahun," katanya


Nasarius Sudaryono, Kepala Laboratorium Dinamika Edukasi Dasar, mengemukakan, pernyataan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo bahwa dimungkinkan digelar UN ulangan setelah melihat hasil UN (Kompas, 21/5), adalah bukti pemerintah tidak percaya alat ujinya sendiri. Ini juga membuktikan penyelenggaraan UN tak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas. Berarti pemerintah pun hanya mengejar capaian nilai UN, bukan kualitas. (RWN/PRA)
Read More..

Kurikulum

Kompas, 23 Maret 2006

Sekolah Menunggu Formula Kurikulum
Butuh Kepastian Kebijakan Pemerintah


Yogyakarta, Kompas - Sejumlah sekolah di Yogyakarta mengaku siap untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah dan anak didik berdasarkan acuan dari kurikulum hasil penyempurnaan Kurikulum 2004 atau KBK yang kini masih dalam pembahasan. Namun, untuk itu sekolah membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah dan payung hukum yang jelas tentang kurikulum.

"Formula kurikulum yang baru itu kita belum tahu sehingga belum bisa melangkah. Namun, ketika semua sudah ditetapkan, pemerintah dan kebijakan itu sudah benar-benar pasti serta ada payung hukumnya, kita akan siap untuk mengembangkan kurikulum. Sekolah akan menopang dan melaksanakan," kata Drs Suparno Kepala SMPN 5 Yogyakarta. Secara terpisah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Kolese De Britto Yogyakarta Ag Prih Adiartanto SPd mengungkapkan, pemerintah harus konsisten dengan kebijakannya untuk menyerahkan penyusunan kurikulum kepada guru dan sekolah. Pemerintah diharapkan hanya memberikan acuan penyusunan kurikulum dalam bentuk garis besar saja. "Yang diinginkan sekolah itu adalah otonomi dan kemandirian dalam mengelola sekolah. Sekolah dan guru pasti siap dan biarkan untuk berkreasi sendiri menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi sekolah, kebutuhan sekolah dan anak didik. Dan mulai sekarang jangan lagi ada tekanan kepada sekolah soal kurikulum. Kita tunggu konsistensi pernyataan pemerintah," tuturnya.

Seperti diketahui, seperti pernah diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional, pemerintah akan memberi kebebasan kepada sekolah dan madrasah untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik. Pemerintah hanya akan memberikan pedoman garis besar kurikulum. Hal itu sesuai PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kurikulum disusun oleh satuan pendidikan, yakni sekolah dan madrasah.


Sementara itu, Kepala SMAN 1 Wonosari, Gunung Kidul, Drs Mulyoto mengatakan semestinya pemerintah terlebih dahulu menyampaikan dan menyosialisasikan kebijakan baru mengenai kurikulum baru yang akan dilaksanakan Tahun Ajaran 2006 itu. "Sampai saat ini sekolah baru mengetahui adanya rencana penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan rencana penggunaan kurikulum tahun 2006 dari media massa," katanya.

Pihaknya mengaku belum siap untuk membuat kurikulum sendiri karena hingga kini belum ada kegiatan pelatihan membuat kurikulum dari pemerintah.

Pakar pendidikan, mantan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta Prof Dr Djohar MS mengatakan sekolah harus berani memulai menyusun kurikulum sendiri yang sesuai dengan kebutuhan anak didik. "Tidak perlu takut. Harus dimulai sekarang, sebab kalau tidak, ya tidak akan siap terus," katanya. Drs Syamsury MM, Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyatakan mendukung agar sekolah bisa menyusun kurikulum sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik, namun penyusunan itu harus tetap mengacu pada standar kurikulum nasional. (RWN/ITA)
Read More..

Mari berkarya lewat FILM

Bedah Film: Mengejar mas-mas

Membuat Film itu mudah. Itulah sekelumit pernyataan yang terlontar dari mbak Lala Hamid, dari depic production, produser film ini. Menurut beliau, ide menjadi hal yang paling utama untuk digarap secara matang. Keaslian! Itulah yang dituntut. Banyak pembuat film muda mengeluh karena keterbatasan alat yang mereka buat, padahal sebenarnya alat hanya sebuah sarana. Film yang mengambil setting di Jogja ini merupakan arahan sutradara Rudi Sujarwo. Menurut Montitiwa, penulis script, diambilnya setting Jogjakarta karena kebosanannya dengan kota Jakarta. “Saya muak dengan film bersetting di Jakarta,” ujar Montitiwa. “Jogja punya sawah, malioboro dan sesuatu yang tidak ada di Jakarta”, imbuhnya.

Di lain pihak, Agus Prih Adiartanto –pengamat film indie jogja- juga menyatakan bahwa para pembuat film di Jogja belum bisa sampai pada pemaknaan film itu sendiri. “mereka hanya bingung dengan alat yang ada”, katanya.

Buat para sineas muda Jogja, selamat berkarya!!!

suasana bedah film m3. pada bedah film ini, juga diputarkan trailer dari film ini yang menampilkan aktris utama, Dina Olivia..
Poppy Soviaini mempunyai pengalaman unik dengan Jogja, terutama dengan angkringan. Gadis berusia 23 tahun ini sempat menambah makan sebanyak 3 kali ketika pertama kali makan di kafe dengan 3 cerek itu..
penulis naskah mengejar mas-mas, bung Montitiwa
Produser film mengejar mas-mas. Mbak Lala Hamid, depic production
Dwi sasono, pria yang berasal dari surabaya ini, berperan sebagai parno.
poster M3ce I. (Cil)-k.


cited from http://chandrasena.multiply.com/photos/album/8/Mari_berkarya_lewat_FILM_
Read More..

Education Context

The Economic Context


Indonesia’s GDP is increasing from 156.0 US$ Billion in 1993 to 173.0 US$ Billion in 2002 to 208.3 US$ Billion in 2003. However, Indonesia’s budget for education is quite low, that is around five percent of the National Budget and Expenditure. This is not only because it suffered economic crisis since 1997, but the rational is rather political (even before the crisis, it had been always low). For example, to ‘keep their people happy’, the government subsidised its fuel oil prices (up to September 2005).

With the recent high oil prices, the ‘policy’ appeared to have become disastrous, i.e. seeing Rp 130 trillion (US$13.2 billion, assuming exchange rate of $1 equals to Rp 9000) of the national budget or almost a third of the total spent on fuel oil subsidy (Antara, 2005). Meanwhile, the government and the House of Representatives had only allocated Rp 26.5 trillion for education (in 2005), despite National Constitution and Educational Law requiring a minimum 20 per cent (or at least Rp 56 trillion) of national and regional budgets and expenditure for education.

Meanwhile, Indonesia is also known as the country with the fifth highest external debt outstanding showing no slowing down. For instance, it increased from 136,088 US$ Million in 1997 to 141,695 US$ Million in 2000 to 132.763 US$ Million in 2003. If total debt/GDP is calculated, it shows data of 33.6 % in 1993, 76.5 % in 2002 and 64.5 % in 2003 respectively (World Bank, 2004b). Furthermore, the annual debt payments are around $0.9 billion or Rp 131 trillion (Jubilee, 2005).

In 2003, a third of Indonesia’s 2004 expenditure goes to debt payments (The Jakarta Post, 13th December 2003) while in 2004, that increased to 52 per cent of Indonesian total revenue (worth Rp 219.4 trillions) (WLHI, 2004). Indonesia has been indebted to IMF since 1997 with no significant progress ever since. In the light of the preceding data, it may seem impossible for Indonesia to pay more attention to its educational sector and other public services.

The Political Context

Indonesia formerly had an authoritarian and bureaucratic political system. Its modern political government and institutions still owe much to both Dutch and ‘traditional Javanese’ influence. Java’s traditions were adopted and enforced as the Indonesian traditions, values and cultures because of their numerical domination in Indonesian politics. Both President Soekarno and Soeharto addressed the problem of unity - since it is a multi racial, multi-religious and multi-cultural country- by adopting an authoritarian system that lasted for 40 years (eight years and 32 years under each rule respectively’) (Wanadi, 2002). King (1982) states that the previous bureaucratic authoritarian regime was characterized by a high degree of corporatism. Instead of individual patron-client ties, various groups within the state as well as in society were collectively tied to the leaders of the state.

Furthermore, Pratikno (no date) adds that a highly centralised political structure had been developed in the name of national integration, political stability and economic development. Although unity and diversity (Bhinneka Tunggal Ika) was a dominant political slogan during that time, political arrangement had given no room for the emergence of competing powers outside Jakarta. Therefore, ‘local power was seen as a threat, subject to central government repression’ (p.3).

However, since 1998 Indonesia moved to more ‘democratic’ transition with the introduction of free press for the first time, decentralisation of authorities to lower governments since 2001, and having three presidents in four years as well as conducting the first direct presidential election in 2004. Although rapid change took place, the former practice and paradigm were not easy to transform. For instance, during the era of ‘dictatorship’, the education system was used as a political machine by the Golkar (Golongan Karya, Functionalist Group) Party. Thirty two years of authoritarian regime organised teachers and civil servants to support the Golkar Party’s bureaucratic government.

However, after the commencement of decentralisation since 2001, political parties – such as the ruling party PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Indonesian Democrat Party of Struggle) – still tried to use teachers and civil servants for their political end by, for example, using school meetings for their campaign of 2004 General Election (Pikiran Rakyat, 2003). This phenomenon above raises a key question: as the change of political landscape took place, has cultural transformation also taken place or has the same practice remained?

The Cultural Context

Looking at its huge cultural diversity, i.e. from Aceh in the West to Papua in East, the modern Indonesia could be described as a very diverse country. However, since 45 per cent of its population is Javanese (WIZ, 2005) and with Soeharto’s Javanese cultural underpinnings of 32-year New Order, consequently Indonesia has been masked by Javanese cultural domination. Soeharto used his own interpretation of Javanese culture – based largely obedience characteristics such as respect for seniors, conformity to hierarchical authority and avoidance of confrontation – to strengthen his bureaucratic and authoritarian regime.

Under circumstances like this, it is not surprising if it is hard for democracy to flourish.
The national education laws always were aimed to develop Indonesian citizens to be complete persons – religious, intelligent, healthy, democratic, independent, responsible, etc.

The National Education is aimed at elevating the intellectual life of the nation and to develop the complete Indonesian person, i.e. one who is devout and God fearing, with high morality, possessing knowledge and skill, who is physically and mentally healthy, who is of stable personality, independent and has a deep sense of responsibility towards the society and nation (Act or Law No 2, 1989).

….they become persons imbued with human values who are faithful and pious to one and only God; who possess morals and noble character; who are healthy, knowledgeable, competent, creative, independent; and as citizens, are democratic and responsible (Act No 20, Year 2003).

However, in reality, those ‘too idealistic’ goals were never achieved. In fact, Indonesia is known to be one of the most corrupt countries (Transparency International, 2002a, 2002b, 2005) with poor human rights record in the world (Human Right Watch, 2004).

Educational Resources Context

Ministry of National Education (MONE, locally known as Depdiknas) has limitations of expenditure on school facilities and maintenance, learning resources and human resources. For example, data showed that in 2000 the condition of primary school buildings throughout Indonesia was deteriorating, since 58 % of them were damaged, 23 % and 26 % of them were severe and minor respectively.

In 1999, the General Director of Primary and Secondary education, Indra Djati Sidi, also suggested that 65 % of all school buildings in Indonesia were damaged (Kompas, 2003a). Furthermore, MONE limitations also saw most learning resources from the centre ended up in warehouses of LEAs (district/local education authority, locally known as Disdik) or PEAs (provincial education authority, locally known as Disdikprov) due to lack of funding to distribute them to schools (Kompas, 2001). Unsurprisingly, only two per cent from almost 200,000 primary schools had sufficient library collections and learning resources (Kompas, 2000a).

As a result of decentralisation the MONE authority’s provision of textbooks was delegated to regional governments since 2003 (Sidi, 2003), however, the distribution of textbook block grants to schools was hampered by corruption (ICW, 2005). Essentially, that meant most pupils have to buy books on their own, mostly from their schools. Schools sold books because they received incentives from book publishers (Gunawan, 2002; Kompas, 2004a). According to the 2001 Annual Report of Special Rapporteur on the Right to Education (ARSRRE), Indonesia students suffer greatly from a lack of qualified and committed teachers.

It reported that ‘today teaching is a low-paid and low-prestige profession’, showing eighty per cent of teachers have parallel jobs, a situation which is facilitated by the teaching time of 2.5 days and 15 weekly hours (Human Right Features, 2003). Furthermore, Kompas (2002a) found that teachers’ wages were also affected by various cuts, making their ‘take home pay’ actually lower than expected.

Indonesia Demographic Context
Indonesia is the biggest archipelago country in the world, consisting of 17,508 islands and nearly 6,000 of them are inhabited. It is prone to a variety of natural disasters, such as earthquake, volcanic eruptions and flood. It is also the fourth most populous country after China, India, and the United States (231,328,092 million in 2002). This former Dutch, European and Japanese colony has recently more than 400 regencies (rural districts) and municipalities (autonomous cities), 32 provinces, and 350 ethic groups.

Its educational system has to manage 43 million pupils, 2.6 million teachers, and 260,000 schools across the country (ICoE, 2004). It recently experienced rural – urban migration as the country’s agriculture-based economy moved to late industrialisation with side effects like overcrowded schools and over supplied teachers in urban areas and multi-graded classes in rural areas.

Furthermore, Indonesia completed universal six-year basic education (USYBE) in 1984, and self-committed to universal nine-year basic education (UNYBE) programme since 1994. Initially, the UNYBE had proved to be successful in increasing the number of primary and lower secondary school students (from 36.44 million in 1994 to 39 million in 1997). However, it decreased slowly since 1998, as Indonesia faced prolonged economic crisis, saw the drop out rate soar from two per cent before the crisis to six per cent after the crisis began (Dursin, 2001). Of 25 million primary school pupils enrolled, only 72.12 % of them finished and continued to lower secondary schools and while 670,000 of them were drop-outs (MONE’s 2000/2001 data cited in Hidayatullah, 2001).

This high drop out rate is due to a wide range of problems, ranging from inability to pay school and parental participation fees, to gender bias to conflicts and natural disasters. Data shows significant gender gaps in school dropout rates at primary and lower and upper secondary schools. According to Asian Economic News (2003) girls are more likely to drop out of school than boys for many reasons – from bans by parents to continue their studies to give a better chance to the boys, to early marriages due to conservative views that girls will land in the kitchen anyway. Not surprisingly, nearly 20% of women are illiterate compared with less than 10% of men. Data taken from ten provinces by the Department of Social Affairs also showed that of dropout children above, 41,000 of them became street children (Hidayatullah, 2001).

The recent quality of education is declining due to its former centralised management system and recent economic crisis. A Political and Economic Risk Consultancy (PERC) in 2001 placed Indonesia second to last out of the twelve Asian countries surveyed, below Vietnam. In the United Nations Development Programme (UNDP)’s 2004 Report on Human Development Index, in terms of life expectancy, educational attainment and adjusted real income, Indonesia was also ranked at 111 out of 177 countries surveyed; below other ASEAN countries such as Singapore (25), Brunei (33), Malaysia (59), Thailand (76), Philippines (83), but above indo-Chinese countries (ICoE, 2004).




In the Indonesian teacher education is provided by teacher institutions (teacher colleges or universities) and their in-service training is conducted by teacher training centres – locally known as BPG (Balai Pelatihan Guru, Teacher Training Centres) or PPPG (Pusat Pengembangan Penataran Guru, Teacher Training and Development Centre) (Note: recently it is known as Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan or LPMP).

Teacher education is also seen as a formal educational process which is intended to ensure that the behaviour of prospective teachers matched those of “effective” teachers. Therefore, rigorous entry requirements are one key to ensuring that teachers have the knowledge and skills to help their students meet high standards (McAllister, 2003). However, it is difficult to achieve, especially, if the system has a shortage of teachers. During rapid educational expansion in the 1970-1980s many Indonesian primary and lower secondary prospective teachers were taught only in specialist lower and upper secondary schools (locally known as SPG or Sekolah Pendidikan Guru, Secondary School of Teachers). In this period, about ten thousand new classrooms were opened every year, and the government along with development agencies such as the World Bank established SPGs throughout the country in order to fulfil the need (Nielsen, 2003).

Furthermore, teacher education and training not only are classified as among the crucial determinants of school effectiveness and student achievement (Fuller, 1986) but also are perceived as central in any process of educational change (Davies, 2002). The literature also indicates that robust teacher preparation could help developing teachers’ understanding of learning philosophies, theories and principles, which, in turn, affects their pedagogical practice and students’ learning (Alexander et al, 1996; Gage, 1985). However, the effectiveness of this ‘teacher preparation’ in supporting teachers coping with work and reform process depends on its design and delivery (Schweisfurth, 2002: 32). If the design and delivery were ill initiated, the goals are certainly unachievable.

For instance, at the end of the expansion period of 1970-80s, MOEC’s official study on teacher competence showed that only 45 percent of a random sample of SPG-trained teachers could pass the science test given to the primary school completers (MOEC, 1990). In addition, the teachers were also found unable to use science equipment properly by claiming that they were not trained to do so and had no sufficient time to do experiments (Jiyono, 1986). Another study also found that teaching methods were seriously flawed, asserting that the average teacher failed to employ basic pedagogical tools such as clarifying learning objectives, explaining new concepts clearly, giving examples, stimulating thinking through appropriate questioning, and providing feedback on test results (Djalil, 1988).

"The World Bank Basic Education Study: Indonesia" concluded its section on teacher preparation with the following gloomy assess­ment:

"Pre-service training has relied upon inappropriate lecture methods and has provided insufficient opportunities for students to practice teaching skills. De­spite tremendous efforts in recent years to improve SPG curricula and materi­als, pre-service teacher training is isolated from the realities of primary class­rooms and teacher trainers are usually not themselves trained in primary methods". (World Bank, 1989 quoted in Nielsen, 2003)


Literature on teacher professionalism, for instance Goodson and Cole (1994: 88), suggest that one’s professional identity is influenced by factors and conditions inside and outside the teachers. Furthermore, in order to make the teachers become professional, Goodlad et al., (1990) suggest that it is important to have three criteria: (1) possessing a large degree of talent and skill; (2) using a body of knowledge that support their work; and (3) having the autonomy to make decisions that marry skills with knowledge.

However, it seems that many Indonesian teachers could hardly be ‘categorised’ as professional since they inherited personal, institutional and policy related problems, because (1) many prospective teachers entered the profession not because they possessed talent and skills of teaching, but rather were ‘forced’ by personal and financial conditions, such as inability to enter their expected majors in university or failed to find good jobs in the market, (2) many teacher institutions (SPG in the past, IKIP/universities and BPG/PPPG at the present) were operating in poor quality; and (3) teachers had superficial autonomy and struggled to balance between targets and their actual capacity to do their job. Therefore, the argument that professional teachers must be effective in their jobs (Stodolsky and Grossman, 2000) cannot be realised if the inherited problems above are not alleviated.

Furthermore, after a long period concentrating on expansion rather than quality, in the 1990s, the Indonesian government finally ‘committed itself’ to emphasizing the quality of teachers’ professional development, for example, by phasing out its SPG programmes for prospective primary teachers and replacing them with a two-year post-secondary diploma programme (Diploma II) and increasing the secondary teacher education standard to bachelor degree. During this period, hundreds of thousands of both practising and prospective teachers had to study in teacher colleges and universities to get their ‘professionalism’ improved and to get their certificates for the teaching profession.

However, the movement was rather focussed on the improving the teachers’ qualifications, not the quality (Nielsen, 2003). Many believed that the government’s efforts to improve teacher education (and training) were designed and delivered rather to achieve ‘project-oriented’ goals than genuinely to improve their knowledge and skills (Mawardi, 2004). The ‘project oriented programme’ locally is perceived negative by the Indonesian since it refers to creating a perfunctorily programme which prioritised on quantitative targets, such as getting the project done as quick as possible, without considering the quality of it, such as lack of control measurement.

In addition, this practice was worsened by the lack of administrative capacity to handle large scale reforms in the centre, which left a small number of senior administrators initiating, implementing and supervising the huge numbers of projects; it was almost impossible for them to ensure the quality control of their projects. In fact, hundreds of thousands of teachers were actually going through an upgrading course that had been acknowledged to be poor in quality (Nielsen, 2003). The result of this was not that surprising. For example, MONE’s official study in five provinces, for instance, showed that only 42.71 percent of a random sample of secondary teachers could pass the competence test (MONE, 2001b). These results showed the effectiveness of the teacher preparation was far from expected since its design and delivery were poor and not genuinely made to improve their knowledge and skills.
Since decentralization began in 2001, the central government’s policy regarding teacher education and training remained unchanged.

In 2002, a new model of teacher in-service training was launched ‘emphasising’ the teachers’ quality. The so called competence-based integrated training programme focused on combining a wide range of knowledge and skills needed by teachers to achieve the teacher competence into single, integrated training. Slamet (2002), one of the programme’s designers, suggested that this model would be more effective and efficient than those in the past which were regarded as partial and isolated in order to form an intact teachers’ competence. However, little is known about whether this training model has succeeded to achieve its goals.

During decentralization, there was also a tendency that local governments did not prioritize teachers’ education and professional development in their education related policies. This could be traced from the perception that there were only a small number of partnership programmes, aimed at professional development, among schools, higher education institutions and other appropriate entities, since decentralisation (Supriyoko, 2002b). Supriyoko suggests that recent low educational quality relates to the teachers’ insufficient opportunities to follow further qualification programme, training, seminars and workshops. Unsurprisingly, during decentralisation, data suggests that teachers’ unqualified and under trained cases remained high. MONE recent data showed that from 137,069 pre-school teachers, only 12,929 of them or 9.43 per cent were qualified to teach. Similarly, qualified teachers were only 50.67 per cent out of 625,710 primary teachers, 64.08 per cent out of 299,105 lower secondary teachers, and 63.02 per cent out of 377.673 upper secondary teachers (Suyanto, 2004).

Meanwhile, at the institution level, LEA and school’s bureaucratic and authoritarian system also hindered the teachers’ professional development. For instance, in my own personal experience it was not uncommon to find cases such as many practicing teachers who taught for many years without having a single training since recruitment, while some had different types of training because of bribing the LEA’s officials to get included the programme. Some the head teachers also had prevented some teachers to follow the programme due to ‘fear of rivalry’ for their leadership position at schools.


Historically, Indonesian teachers have always been burdened by targets, policy changes and educational reforms from governments. One of the consequences of these continuous changes was degradation of the professional status, which left the profession considered a second rate, stressful, and unattractive walk of life. During the colonialism era, often perceived as the Golden Era of Indonesian teachers (Tilaar, 2001, Fatoni, 2005), the teachers - locally renowned as ‘guru‘ or noble and wise being - enjoyed high, sacramental status and, therefore, became the natural leaders in society (Tilaar, 2001). The gurus were even positioned as one of three highly respectable positions in the previous society: ‘guru, leader and elderly’ (Dananjaya, 2000).

The teaching profession was perceived to play an important role in promoting societal emancipation, humanizing society and constructing personal and national characters. Therefore, candidates for teaching were those who had high academic record in their previous study level and were trained in high profile teachers’ institutions. Teachers also received a high salary, twice what a doctor could earn (Tokoh Indonesia, 2004). Also their teaching profession could earn them better status or position in the society, for example, Indonesian first President, Soekarno, and Indonesian Prime Minister, Mohammad Natsir, used to be teachers before gaining their political power in the country (Adiartanto, 2002).

Although education was primarily used as a means for preparing skilled manpower for colonial government’s needs to run the country and its apparatus of production, however, Indonesian teachers also used education for educating indigenous people and promoting independence awareness among them. For instance, in the early 1920s some nationalistic and religion based schools (Taman Siswa or Students’ Garden schools and Muhammadiyah schools) were operating, and the teachers, especially at Taman Siswa schools, set their own curriculum by combining subjects from European schools (e.g. mathematics, geography, history, natural science) with Indonesian culture related subjects (e.g. language, literature, social custom and arts) (Bray and Thomas, 1998:14). It is obvious that during the colonial era, the teachers had the highest power their professions have had in Indonesian history.

In contrast, when the New Order governments came to power, the teaching status of teachers severely declined. The needs for national development such as preparing citizens and skilled manpower through universal basic education expansion, which required the training of a large number of teachers most in short time, led to the reduction of the standard of entry requirements for the teaching profession (Tilaar, 2001). This, in turn, declined the status of teachers as the teaching profession became a second rate job and those who entered teacher colleges were those who failed to get places in common institutions or failed to get employment they expected in the job markets. The remuneration the teachers received was also poor; they had to have second or third jobs or held demonstrations or strikes demanding for salary increase before parliament office in order to survive (Adiartanto, 2002).

Furthermore, their autonomy, professionalism and pedagogy were tightly controlled by the state through national curriculum and assessment, state legislation and government targets, and so on. The most dismaying fact, perhaps, is that teachers’ status became next to nothing since political oppression almost wrote off their great influence they used to have in the past.

cited from barlinkesuma.multiply.com/journal/item/1/About_me
Read More..