Kurikulum
Kompas, 23 Maret 2006
Sekolah Menunggu Formula Kurikulum
Butuh Kepastian Kebijakan Pemerintah
Yogyakarta, Kompas - Sejumlah sekolah di Yogyakarta mengaku siap untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah dan anak didik berdasarkan acuan dari kurikulum hasil penyempurnaan Kurikulum 2004 atau KBK yang kini masih dalam pembahasan. Namun, untuk itu sekolah membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah dan payung hukum yang jelas tentang kurikulum.
"Formula kurikulum yang baru itu kita belum tahu sehingga belum bisa melangkah. Namun, ketika semua sudah ditetapkan, pemerintah dan kebijakan itu sudah benar-benar pasti serta ada payung hukumnya, kita akan siap untuk mengembangkan kurikulum. Sekolah akan menopang dan melaksanakan," kata Drs Suparno Kepala SMPN 5 Yogyakarta. Secara terpisah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Kolese De Britto Yogyakarta Ag Prih Adiartanto SPd mengungkapkan, pemerintah harus konsisten dengan kebijakannya untuk menyerahkan penyusunan kurikulum kepada guru dan sekolah. Pemerintah diharapkan hanya memberikan acuan penyusunan kurikulum dalam bentuk garis besar saja. "Yang diinginkan sekolah itu adalah otonomi dan kemandirian dalam mengelola sekolah. Sekolah dan guru pasti siap dan biarkan untuk berkreasi sendiri menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi sekolah, kebutuhan sekolah dan anak didik. Dan mulai sekarang jangan lagi ada tekanan kepada sekolah soal kurikulum. Kita tunggu konsistensi pernyataan pemerintah," tuturnya.
Seperti diketahui, seperti pernah diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional, pemerintah akan memberi kebebasan kepada sekolah dan madrasah untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik. Pemerintah hanya akan memberikan pedoman garis besar kurikulum. Hal itu sesuai PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kurikulum disusun oleh satuan pendidikan, yakni sekolah dan madrasah.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Wonosari, Gunung Kidul, Drs Mulyoto mengatakan semestinya pemerintah terlebih dahulu menyampaikan dan menyosialisasikan kebijakan baru mengenai kurikulum baru yang akan dilaksanakan Tahun Ajaran 2006 itu. "Sampai saat ini sekolah baru mengetahui adanya rencana penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan rencana penggunaan kurikulum tahun 2006 dari media massa," katanya.
Pihaknya mengaku belum siap untuk membuat kurikulum sendiri karena hingga kini belum ada kegiatan pelatihan membuat kurikulum dari pemerintah.
Pakar pendidikan, mantan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta Prof Dr Djohar MS mengatakan sekolah harus berani memulai menyusun kurikulum sendiri yang sesuai dengan kebutuhan anak didik. "Tidak perlu takut. Harus dimulai sekarang, sebab kalau tidak, ya tidak akan siap terus," katanya. Drs Syamsury MM, Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyatakan mendukung agar sekolah bisa menyusun kurikulum sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik, namun penyusunan itu harus tetap mengacu pada standar kurikulum nasional. (RWN/ITA)
Butuh Kepastian Kebijakan Pemerintah
Yogyakarta, Kompas - Sejumlah sekolah di Yogyakarta mengaku siap untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah dan anak didik berdasarkan acuan dari kurikulum hasil penyempurnaan Kurikulum 2004 atau KBK yang kini masih dalam pembahasan. Namun, untuk itu sekolah membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah dan payung hukum yang jelas tentang kurikulum.
"Formula kurikulum yang baru itu kita belum tahu sehingga belum bisa melangkah. Namun, ketika semua sudah ditetapkan, pemerintah dan kebijakan itu sudah benar-benar pasti serta ada payung hukumnya, kita akan siap untuk mengembangkan kurikulum. Sekolah akan menopang dan melaksanakan," kata Drs Suparno Kepala SMPN 5 Yogyakarta. Secara terpisah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Kolese De Britto Yogyakarta Ag Prih Adiartanto SPd mengungkapkan, pemerintah harus konsisten dengan kebijakannya untuk menyerahkan penyusunan kurikulum kepada guru dan sekolah. Pemerintah diharapkan hanya memberikan acuan penyusunan kurikulum dalam bentuk garis besar saja. "Yang diinginkan sekolah itu adalah otonomi dan kemandirian dalam mengelola sekolah. Sekolah dan guru pasti siap dan biarkan untuk berkreasi sendiri menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi sekolah, kebutuhan sekolah dan anak didik. Dan mulai sekarang jangan lagi ada tekanan kepada sekolah soal kurikulum. Kita tunggu konsistensi pernyataan pemerintah," tuturnya.
Seperti diketahui, seperti pernah diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional, pemerintah akan memberi kebebasan kepada sekolah dan madrasah untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik. Pemerintah hanya akan memberikan pedoman garis besar kurikulum. Hal itu sesuai PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kurikulum disusun oleh satuan pendidikan, yakni sekolah dan madrasah.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Wonosari, Gunung Kidul, Drs Mulyoto mengatakan semestinya pemerintah terlebih dahulu menyampaikan dan menyosialisasikan kebijakan baru mengenai kurikulum baru yang akan dilaksanakan Tahun Ajaran 2006 itu. "Sampai saat ini sekolah baru mengetahui adanya rencana penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan rencana penggunaan kurikulum tahun 2006 dari media massa," katanya.
Pihaknya mengaku belum siap untuk membuat kurikulum sendiri karena hingga kini belum ada kegiatan pelatihan membuat kurikulum dari pemerintah.
Pakar pendidikan, mantan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta Prof Dr Djohar MS mengatakan sekolah harus berani memulai menyusun kurikulum sendiri yang sesuai dengan kebutuhan anak didik. "Tidak perlu takut. Harus dimulai sekarang, sebab kalau tidak, ya tidak akan siap terus," katanya. Drs Syamsury MM, Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyatakan mendukung agar sekolah bisa menyusun kurikulum sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik, namun penyusunan itu harus tetap mengacu pada standar kurikulum nasional. (RWN/ITA)
0 komentar:
Posting Komentar